BOGOR – Ketidakakuratan data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan DPRD Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Said Mohammad Mohan, meminta Pemkot Bogor mencabut Surat Edaran Nomor 100.3.4/4216-Dinsos Tahun 2025 karena penggunaan desil sebagai syarat bantuan sosial dinilai belum tepat diterapkan.
Menurut Mohan, surat edaran tersebut mengatur penggunaan pemeringkatan desil sebagai syarat penerima bantuan sosial itu di mana hanya masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai 5 yang dapat menerima bantuan.
Ia menilai kebijakan tersebut belum relevan diterapkan di Kota Bogor karena data DTSEN saat ini masih belum sepenuhnya akurat dan belum melalui proses verifikasi lapangan secara menyeluruh.
“Kami masih menemukan masyarakat yang tergolong mampu berada di desil rendah, sementara masyarakat kurang mampu justru berada di desil 6 sampai 10. Ini menunjukkan data yang ada masih belum sepenuhnya mutakhir,” ujarnya.
Anggota Fraksi Gerindra itu juga menjelaskan, mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN tidak mengatur klasifikasi desil sebagai syarat pemberian bantuan sosial. Adapun pengaturan mengenai pemeringkatan kesejahteraan keluarga berdasarkan desil tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 yang menurutnya diperuntukkan bagi lingkungan Kementerian Sosial.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak terikat untuk menerapkan ketentuan tersebut dalam seluruh program bantuan sosial daerah.
Menurutnya, penerapan syarat desil juga berdampak terhadap berbagai layanan masyarakat. Salah satunya yang kini tengah ramai, yakni proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi yang mensyaratkan peserta berasal dari keluarga dengan kategori desil 1 sampai 5.
Selain itu, kebijakan tersebut disebut turut menghambat reaktivasi BPJS PBI yang dibiayai APBN serta penyaluran bantuan sosial tidak terencana bagi warga miskin yang secara administrasi tercatat berada pada desil 6 hingga 10.
“Pada dasarnya kami mendukung penggunaan desil melalui DTSEN. Namun kondisi data saat ini yang belum dilakukan ground checking secara menyeluruh mengakibatkan ketidakakuratan sehingga belum tepat dijadikan syarat utama dalam berbagai program bantuan,” katanya.
Lebih lanjut, Said menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 101 Tahun 2022 tentang hibah dan bantuan sosial.
Karena itu, ia meminta Pemkot Bogor segera mencabut surat edaran tersebut agar tidak menghilangkan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan dan pelayanan yang seharusnya mereka terima.
