BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang pengadaan barang dan jasa. Salah satunya melalui Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C yang digelar di Onih Hotel Bogor, Kamis (18/6/2026).
Pelatihan yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi itu merupakan hasil kolaborasi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.
Denny mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan PPK Tipe C di lingkungan Pemkot Bogor yang saat ini masih belum ideal.
“Hari ini BKPSDM Kota Bogor bekerja sama dengan BKPSDM Provinsi dalam rangka pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK Tipe C di Kota Bogor,” ujar Denny.
Ia menjelaskan, kebutuhan ideal PPK Tipe C di Kota Bogor mencapai hampir 100 orang. Namun saat ini jumlah ASN yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan baru sekitar 65 orang.
Melalui pelatihan yang diikuti 27 peserta tersebut, Denny berharap seluruh peserta dapat lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat sehingga kebutuhan PPK Tipe C di Kota Bogor dapat segera terpenuhi.
“Kita masih kekurangan kuota PPK Tipe C yang idealnya hampir 100, tetapi kondisi yang ada masih 65. Mudah-mudahan 27 peserta yang mengikuti pelatihan ini nanti bisa mendapatkan sertifikat saat uji kompetensi,” katanya.
Denny juga berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan dengan baik agar mampu memahami materi yang diberikan dan sukses menghadapi proses sertifikasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum BPSDM Provinsi Jawa Barat, Asep Riyanto, mengapresiasi komitmen Pemkot Bogor dalam meningkatkan kompetensi ASN, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, berdasarkan kondisi saat ini, Pemerintah Kota Bogor masih membutuhkan sekitar 35 PPK Tipe C tambahan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
“Pemerintah Kota Bogor sangat aktif melakukan kegiatan pengembangan kompetensi, khususnya untuk SDM pengadaan barang dan jasa. Secara faktual masih ada kebutuhan atau kekurangan sekitar 35 PPK Tipe C lagi,” ujar Asep.
Selain PPK Tipe C, kebutuhan PPK Tipe B juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Karena itu, BPSDM Provinsi Jawa Barat siap terus berkolaborasi dengan Pemkot Bogor untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN.
Ia menilai keberadaan PPK yang kompeten menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berujung pada peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
“Harapannya kebutuhan PPK, baik Tipe C maupun Tipe B, dapat segera terpenuhi sehingga proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik bisa semakin meningkat,” katanya.
Asep menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus membuka ruang kerja sama dengan Pemkot Bogor dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
“Kami dari Pemerintah Provinsi siap berkolaborasi dengan Pemkot Bogor untuk terus mengembangkan kapasitas dan kompetensi ASN di Pemerintah Kota Bogor,” pungkasnya.
