Hamdani M. Malik Tegas: Hormati Proses KPK, Jangan Sampai Pemerintahan dan Rakyat Jadi Korban Kegaduhan

BOGOR, Kamis 3 September 2026 — Ketua Pemuda Tani Indonesia (PTI) Kabupaten Bogor, Hamdani M. Malik, S.E., mengajak pemuda, tokoh masyarakat, ulama, dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk tidak mudah terprovokasi maupun tergiring oleh opini negatif terkait proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurut Hamdani, derasnya informasi mengenai proses hukum yang tengah berjalan perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Masyarakat, khususnya para tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas daerah agar proses penegakan hukum tidak berkembang menjadi kegaduhan yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu sebelum terdapat fakta hukum dan keterangan resmi yang disampaikan oleh aparat penegak hukum.
“Proses hukum tentu harus kita hormati dan kita percayakan kepada KPK. Pada saat yang sama, kita juga perlu menjaga suasana agar tidak berkembang menjadi penghakiman di ruang publik sebelum fakta dan proses hukumnya menjadi terang,” kata Hamdani di Bogor.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi perkembangan penyidikan KPK di lingkungan Pemkab Bogor, termasuk munculnya berbagai informasi mengenai kemungkinan keterkaitan sejumlah pihak dalam perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Hamdani menegaskan bahwa penghormatan terhadap proses hukum harus berjalan beriringan dengan penerapan asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti keterlibatan atau menjadi dasar untuk menyimpulkan status hukum seseorang.
“Jangan sampai informasi yang belum utuh kemudian membentuk opini seolah-olah seseorang sudah pasti terlibat. Kita harus menunggu proses hukum dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum,” ujarnya.
Karena itu, Hamdani mengajak para ulama dan tokoh masyarakat untuk turut memberikan pemahaman kepada warga agar tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi, potongan informasi, maupun kabar yang belum terverifikasi.
Dukung KPK, Pemerintahan Harus Tetap Berjalan
Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Bogor, lanjut Hamdani, mendukung KPK menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan independen.
“Kami mendukung KPK bekerja secara profesional dan independen. Pada saat yang sama, kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjadikan informasi resmi dari aparat penegak hukum sebagai rujukan,” katanya.
Di sisi lain, Hamdani berharap proses penyidikan yang tengah berlangsung tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
Ia meminta Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, tetap berkonsentrasi menjalankan tugas pemerintahan serta menyelesaikan berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan.
Menurutnya, proses penegakan hukum dan keberlangsungan pembangunan daerah merupakan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan.
KPK harus diberikan ruang untuk menjalankan proses penyidikan sesuai kewenangannya. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban memastikan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
“Prinsipnya sederhana: hukum harus tetap berjalan, pemerintahan harus tetap bekerja, dan masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan terbaik,” tegas Hamdani.
Momentum Evaluasi Pemerintahan
Hamdani juga menilai situasi tersebut harus menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjalankan roda pemerintahan dan organisasi.
Ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin dan jajaran pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga amanah masyarakat serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Ini juga momentum evaluasi bagi pemimpin Kabupaten Bogor beserta seluruh pembantunya untuk memperbaiki kinerja dan memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai amanat rakyat. Jangan sampai ada kebijakan maupun tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hamdani, evaluasi tidak harus dimaknai sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah, tetapi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Sebagai organisasi yang bergerak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya sektor kepemudaan dan pertanian, PTI Kabupaten Bogor juga berkepentingan agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Kondusivitas daerah dinilai penting agar program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan sektor pertanian dapat terus berjalan.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri selama proses hukum berlangsung. Masyarakat diminta tidak menjadikan informasi yang belum terverifikasi sebagai dasar untuk melakukan penghakiman terhadap pihak tertentu.
“Jangan sampai proses hukum yang masih berjalan dan masih berupa dugaan justru melahirkan kegaduhan yang pada akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Bogor. Hukum harus kita hormati, pemerintahan harus tetap berjalan, dan pada saat yang sama ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki kinerja pemerintahan,” pungkas Hamdani M. Malik, S.E.