BOGOR, INDONESIA-CHANNEL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, baru-baru ini.
Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan warga setempat ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengadukan berbagai persoalan krusial, mulai dari banjir tahunan hingga krisis sanitasi.
Fetty mengungkapkan, aspirasi utama yang mendesak dari warga Kelurahan Cikaret adalah persoalan banjir lintasan yang kerap merendam kawasan Jalan Kapten Yusuf. Banjir musiman ini berdampak masif terhadap aktivitas warga.
“Dari 12 RW yang ada di Kelurahan Cikaret, 10 RW di antaranya terdampak banjir lintasan setiap tahun. Artinya, hanya 2 RW yang aman dari banjir. Ini sudah menjadi persoalan menahun,” ungkapnya, Jumat (5/6/2026).
Ia menambahkan, dampak banjir tersebut diduga kuat diperparah oleh penyempitan atau alih fungsi lahan di kawasan sekitar, termasuk adanya aktivitas dari pihak swasta (PT) dan area pertanian atas yang memengaruhi serapan air.
Menurut Fetty, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota dan Kabupaten Bogor sebenarnya telah mulai berkoordinasi untuk melakukan pengalihan jalur air. Namun, ia menyadari proses tersebut tidak mudah.
“Pengalihan jalur itu tidak gampang. Oleh karena itu, kita akan dorong di tingkat provinsi supaya secepatnya bisa diatasi, terutama dalam percepatan realisasi pengalihan jalur tersebut,” tegasnya.
Selain banjir, Fetty juga menyoroti tingginya angka kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta buruknya sistem sanitasi yang memicu isu kesehatan lingkungan (ODF).
Berdasarkan data yang diterimanya, dari total kebutuhan sekitar 1.500 unit Rutilahu di Kelurahan Cikaret, dinas terkait baru mengakomodasi 400 unit. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 1.100 unit rumah yang butuh perbaikan.
Sementara itu, banyak warga yang masih menyalurkan limbah kotoran rumah tangga langsung ke saluran air terbuka. “Menurut keterangan Pak Lurah, warga di sini masih membutuhkan sekitar 1.000 unit septic tank. Akibat keterbatasan ini, muncul banyak isu kesehatan lingkungan karena limbah dibuang ke selokan,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Cikaret, Riki Riswanderis, berharap kehadiran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi warga ke tingkat pimpinan yang lebih tinggi, khususnya dalam hal perencanaan dan intervensi anggaran.
“Kami sangat membutuhkan kolaborasi program dan intervensi anggaran, baik dari Pemerintah Kota Bogor maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan sepihak,” kata Riki.
Riki menjelaskan bahwa banjir lintasan di wilayahnya terjadi karena saluran drainase yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung debit air yang meluap setiap kali hujan deras turun. Penanganan permanen dipastikan membutuhkan biaya yang sangat besar.
“Sistem drainase di sini butuh perencanaan dan anggaran menyeluruh karena melibatkan wilayah perbatasan kabupaten. Jangka panjangnya butuh pembebasan lahan dan pembuatan sodetan tanah. Jadi ini memang butuh kerja sama yang luar biasa,” jelasnya.
Untuk saat ini, pihak Kelurahan Cikaret bersama PUPR setempat baru bisa melakukan langkah-langkah mitigasi darurat berupa pemeliharaan berkala.
“Upaya sementara kami berfokus pada mitigasi dan pencegahan, seperti pembersihan rutin saluran drainase air. Untuk solusi jangka panjangnya, kami sangat membutuhkan support anggaran yang besar,” pungksanya. (Red)
