DKI Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto baru cuma menganugerahi gelar kejuaraan Pahlawan Nasional terhadap 10 tokoh pada peringatan serius Hari Pahlawan 2025 pada Istana Negara, Jakarta, Senin.
Penganugerahan yang dimaksud berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Di antara 10 nama tersebut, salah satunya ialah almarhum Mochtar Kusumaatmadja yang tersebut mendapat gelar kejuaraan Pahlawan Nasional pada Sektor Perjuangan Hukum serta Politik.
Mochtar Kusumaatmadja merupakan manusia ahli hukum internasional serta diplomat yang tersebut pernah menjabat sebagai mantan Menteri Luar Negeri kemudian Menteri Kehakiman pada era Orde Baru.
Pria berdarah Sunda itu lahir dalam DKI Jakarta pada 17 April 1929 dari pasangan Taslim Kusumaatmadja, seseorang apoteker ternama dengan syarat Tasikmalaya, dan juga Sulmi Soerawisastra, pribadi guru sekolah dasar pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat.
Berbekal keistimewaan yang dimiliki keluarganya tersebut, Mochtar mampu mengenyam bangku institusi belajar dalam Ibukota Indonesia dan juga Cirebon, mengikuti keluarganya yang dimaksud kerap berpindah-pindah tempat tinggal.
Mochtar lulus Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) dari Fakultas Hukum lalu Bidang Studi Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesi (UI) pada tahun 1955 dengan spesialisasi hukum internasional.
Pada 1956, ia kemudian berkesempatan melanjutkan lembaga pendidikan masternya pada bidang hukum ke Universitas Yale, Amerika Serikat (AS), serta berhasil meraih peringkat ‘Master of Laws’ (LL.M.).
Sekembalinya ke Tanah Air, ia diminta pemerintah untuk mengembangkan konsep negara kepulauan yang tersebut dideklarasikan oleh Pertama Menteri Djuanda sebagai Deklarasi Djuanda pada tahun 1957.
Mochtar kemudian juga sempat mengajar sebagai dosen ke Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad). Di kampus itu pula, ia berhasil meraih peringkat doktor ilmu hukum pada tahun 1962.
Akibat kritiknya yang mana tajam terhadap pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno kala itu mencabut penghargaan doktornya. Namun, hal yang dimaksud tidak ada menyurutkan semangat Mochtar di menimba ilmu sebab ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke AS.
Dalam kurun waktu 1964-1966, Mochtar kemudian melanjutkan pendidikannya pada Universitas Harvard juga Universitas Chicago. Adapun gelar kejuaraan profesornya ia raih dari Unpad pada 1970.
Sebelum duduk sebagai menteri di dalam kabinet pemerintahan Orde Baru, Mochtar beberapa periode menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unpad pada medio 1960-1970. Ia kemudian menjabat sebagai Rektor Unpad pada 1973 selama satu tahun.
Mochtar kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II pada tahun 1974-1978, berikutnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama dua periode pada Kabinet Pembangunan III lalu IV sejak 1978 hingga 1988.
Selama menjabat sebagai Menlu, ia terlibat memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara atau negara kepulauan (archipelagic states) sehingga ia ditahbiskan sebagai Bapak Hukum Laut Indonesia.
Gagasan itu berhasil ia perjuangkan hingga akhirnya berhasil diakui di Konvensi Hukum Laut atau the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia dikenal pula sebagai sosok yang digunakan mencetuskan diplomasi budaya Indonesia ke luar negeri guna membina pemahaman masyarakat internasional mengenai Indonesia.
Dalam hal penyelesaian konflik, ia membuka jalan bagi rute perdamaian di konflik antara Vietnam juga Kamboja yang mana berhasil melahirkan Paris Peace Agreement sehingga memberikan perdamaian juga stabilitas pada kawasan Asia Tenggara.
Selepas menjabat sebagai Menlu, Mochtar masih bergerak ke sebagian forum internasional, di antaranya sebagai anggota International Law Commission PBB yang mana bertugas merumuskan norma-norma pada hukum internasional, hingga berubah jadi Ketua Komisi Perbatasan Iraq dan juga Kuwait.
Pria yang digunakan gemar bermain catur itu juga masih bergerak mengajar dalam Unpad hingga usianya pensiun pada 1999. Semasa hidupnya, ia juga mendirikan kantor firma Mochtar, Karuwin, Komar (MKK), yang tersebut menjadi kantor firma hukum pertama ke Nusantara yang digunakan memperkerjakan pengacara asing.
Mochtar menghembuskan napas pada usia 92 tahun pada tahun 2021 dalam Jakarta. Ia kemudian dimakamkan dalam Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia meninggalkan tiga pendatang anak dari hasil pernikahannya dengan Siti Chadidjah yakni, Armida Salsiah Alisjahbana, Emir Kusumaatmadja, dan juga Rachmat Askari Kusumaatmadja.
Atas penghargaan dan juga dedikasinya, Gedung Perpustakaan Hukum Unpad diberi nama Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 2009. Namanya juga harum di dalam Jawa Barat, dengan namanya yang tersebut dijadikan sebagai ganti dari nama Jalan Layang pada Pasopati Bandung pada tahun 2023.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di platform web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
