Bogor – Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat sistem pelaporan aksi pembangunan rendah karbon melalui aplikasi AKSARA sebagai upaya mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Pengembangan platform digital tersebut mendapat dukungan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Hal itu mengemuka dalam Lokakarya Nasional 2026 bertajuk “Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA” yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel Bogor, Selasa (30/6/2026).
AKSARA merupakan platform resmi pemerintah yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Ketahanan Iklim di Indonesia. Sistem ini dikelola Bappenas dan dimanfaatkan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Cristina Allgoewer, mengatakan GIZ mendukung Indonesia dalam memenuhi komitmen penanganan perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati atas nama Pemerintah Jerman.
“Indonesia sudah memiliki strategi nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memitigasi dampak perubahan iklim, dan menjaga keanekaragaman hayati. Peran kami adalah mendukung implementasi strategi nasional tersebut,” kata Karin.
Menurutnya, kerja sama GIZ dengan Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup difokuskan pada penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.
Salah satu bentuk dukungan tersebut ialah pengembangan aplikasi AKSARA sebagai alat digital untuk membantu pemerintah memproyeksikan target penurunan emisi gas rumah kaca.
“Kami membantu Bappenas mengembangkan dan menerapkan alat digital yang digunakan untuk memproyeksikan penurunan emisi. Ini penting karena Bappenas membutuhkan proyeksi tersebut dalam menyusun rencana pembangunan nasional,” ujarnya.
Karin menjelaskan, data dalam AKSARA tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga dihimpun dari seluruh pemerintah daerah. Karena itu, GIZ secara rutin menggelar pelatihan dan lokakarya yang melibatkan perwakilan provinsi agar mampu melakukan pelaporan secara mandiri.
“Upaya penanganan perubahan iklim terjadi di lapangan. Karena itu keterlibatan pemerintah provinsi sangat penting agar data yang masuk ke dalam sistem benar-benar menggambarkan kondisi di daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Forestry and Biodiversity Advisor GIZ Indonesia dan ASEAN, Thres Sanctyeka, mengatakan saat ini hampir seluruh provinsi di Indonesia telah menggunakan AKSARA untuk melaporkan capaian penurunan emisi.
“Hampir seluruh 38 provinsi secara rutin menginput data penurunan emisi yang menjadi dasar pemerintah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan,” katanya.
Menurut Thres, ke depan data tersebut juga berpotensi menjadi dasar pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang berhasil menekan emisi gas rumah kaca.
“Skemanya memang masih disusun bersama Kementerian Keuangan. Tetapi nantinya data yang dilaporkan melalui sistem ini bisa menjadi dasar pemberian insentif kepada daerah yang berkomitmen menurunkan emisi,” jelasnya.
Ia mengungkapkan tren penurunan emisi nasional selama periode 2000-2024 masih bersifat fluktuatif. Penurunan sempat terjadi pada masa pandemi COVID-19, namun kembali meningkat setelah aktivitas ekonomi pulih.
“Kalau dilihat secara keseluruhan trennya positif, meski masih ada pekerjaan rumah untuk melihat keterkaitan antara penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat,” ujarnya.
Thres menambahkan, manfaat pembangunan rendah karbon pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat karena mampu mengurangi dampak perubahan iklim di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga kelautan.
“Ketika pemerintah daerah berhasil menurunkan emisi, dampak perubahan iklim bisa ditekan sehingga risiko kerugian yang dirasakan masyarakat juga semakin kecil. Harapannya pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, tetapi lingkungannya tetap terjaga,” katanya.
Ia juga menilai kerja sama Indonesia dengan Pemerintah Jerman memberikan nilai tambah dalam memperkuat sistem digital pelaporan perubahan iklim.
Menurutnya, GIZ membantu menghubungkan berbagai sistem pelaporan antarkementerian sehingga data menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tidak perlu diinput berulang kali.
“Kontribusi Pemerintah Jerman bukan membuat sistem baru, tetapi menghubungkan sistem yang sudah ada agar saling terintegrasi. Itu membuat proses pelaporan menjadi lebih efisien,” ujarnya.
Lebih lanjut, Thres mengatakan pendekatan ekonomi hijau dipilih karena sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi bukan melalui eksploitasi yang merusak lingkungan. Konsep ekonomi hijau berusaha menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Itu yang sedang didorong pemerintah bersama Bappenas,” pungkasnya.
